Pelayanan Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

• Gambaran umum

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung adalah Satuan Kerja Perengkat Daerah yang mempunyai dua urusan wajib yaitu Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 85 orang, dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 1.1

DATA JENJANG PENDIDIKAN PNS DI DPPKB KOTA BANDUNG TAHUN 2017

TABEL 1.2

DATA JENJANG GOLONGAN PNS DI DPPKB KOTA BANDUNG TAHUN 2017

TABEL 1.3

DATA JABATAN PNS DI DPPKB KOTA BANDUNG TAHUN 2017

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 1388 Tahun 2016, Tanggal 4 Desember 2007 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi,serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung,dengan struktur organisasi sebagai berikut  :

Susunan Organisasi Dinas ditetapkan sebagai berikut: a. Kepala Dinas;

1. Sekretariat, yang membawahkan:
   1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2. Sub Bagian Keuangan; dan
   3. Sub Bagian Program, Data dan Informasi.
2. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, yang membawahkan:
   1. Seksi Penyuluhan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
   2. Seksi Advokasi dan Penggerakan; dan
   3. Seksi Pendayagunaan Penyuluh dan Kader Keluarga Berencana.
3. Bidang Keluarga Berencana, yang membawahkan:
   1. Seksi Pengendalian Distribusi Alat Obat Kontrasepsi;
   2. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
   3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana.
4. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,

           yang membawahkan:

           1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;

           2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; dan

           3. Seksi Ketahanan Remaja.

5.   Bidang Pengendalian Penduduk, yang membawahkan:

      1. Seksi Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan;

      2. Seksi Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk; dan

      3. Seksi Informasi Penduduk dan Keluarga.

6. UPT;

7. Jabatan Pelaksana   dan    Kelompok    Jabatan Fungsional.