Logo

Pelayanan Utama

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan

Lihat Pelayanan Utama

Penilaian Manufacturing

Komponen standar pelayanan yang terkait proses
pengelolaan pelayanan internal organisasi

Lihat Pelayanan Manufacturing

Pelayanan Manufacturing Kelurahan Sukarasa

Dasar Hukum
1407 / 2016

DASAR HUKUM KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Dasar Hukum
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 25 / 2009

TENTANG

PELAYANAN PUBLIK

 

Dasar Hukum
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 24 / 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

 

Dasar Hukum
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 23 / 2006

TENTANG

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

 

Dasar Hukum
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO 37 / 2007

 

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

 

Dasar Hukum
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO 24 / 1997

 

TENTANG

PENDAFTARAN TANAH

 

Dasar Hukum
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NO 185 / 2015

 

TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN WALIKOTA BANDUNG KEPADA CAMAT DAN LURAH

Dasar Hukum
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO 67 / 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN

2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL

 

Dasar Hukum
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO 26 / 2009

 

TENTANG

PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

SECARA NASIONAL

 

Dasar Hukum
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO 25 / 2008

 

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK

DAN PENCATATAN SIPIL

 

Dasar Hukum
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO 35 / 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR

INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL

Dasar Hukum
PERMEN PAN NO 13 / 2009

TENTANG

PEDOMAN PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN PUBLIK

DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT

 

Dasar Hukum
PERMEN PAN RB NO 38 / 2012

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK

 

Dasar Hukum
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NO 12 / 2002

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI,

IZIN USAHA PERDAGANGAN, WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN

TANDA DAFTAR GUDANG

 

Dasar Hukum
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NO 8 / 2012

 

TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dasar Hukum
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NO 2 / 2009

TENTANG

PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

 

Sarana
Loket dan Meja Pelayanan
Baik

Loket dan Meja Pelayanan yg Refresentatif

Sarana
Ruang Tunggu Pelayanan
Baik

Ruang Tunggu yang Nyaman

Sarana
Tempat Parkir yang memadai
Baik

Tempat parkir yang aman

Sarana
Toilet
Baik

Kamar Kecil/ Tolilet yang bersih

Sarana
Nomor Antrian
Baik

Nomor antrian yg mudah di akses warga (masih manual)

Sarana
Tempat Duduk/ Kursi yang nyaman
Baik

Tempat duduk yang nyaman

Sarana
Dispenser/ Minum Gratis
Baik

Warga dapat mengambil minum gratis smabil menunggu dilayani

Sarana
TV di Ruang Pelayanan
Baik

Televisi di Ruang Pelayanan untu waraga yg menunggu pelayanan

Sarana
Ram
Baik

Ram untuk aksess disabilitas

Sarana
Ruang Ibu Menyusui dan Anak
Baik
Sarana
Toilet Khusus
Baik
Sarana
Loket Khusus
Baik
Tata Tertib & Kode Etik

Tata Tertib Pelayanan

Kode Etik Pelayanan

SI Pelayanan Publik

Gmail : Kelurahansukarasa@gmail.com

Twitter : @KelSukarasa

Facebook : Kelurahan Sukarasa

Instagram : KelurahanSukarasa

Website : Kelurahansukarasa1.weebly.com

SI Pelayanan Publik

SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN SUKARASA BERUPA PAPAN KOTAK INFORMASI DAN APLIKASI E-KELURAHAN

Visi Misi & Motto

Visi Kelurahan Sukarasa

Misi Kelurahan Sukarasa

Moto Kelurahan Sukarasa

Maklumat

KAMI BERKOMITMEN UNTUK SENANTIASA MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN SECARA KONSISTEN DAN TRANSPARAN DENGAN DIDUKUNG OLEH SARANA PRASARANA YANG MEMADAI SERTA SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL UNTUK PEPUASAN PELANGGAN