Logo

Pelayanan Utama

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan

Lihat Pelayanan Utama

Penilaian Manufacturing

Komponen standar pelayanan yang terkait proses
pengelolaan pelayanan internal organisasi

Lihat Pelayanan Manufacturing

Pelayanan Manufacturing Kelurahan Kebongedang

Dasar Hukum
PERWAL 1407 / 2016

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 1407 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Dasar Hukum
PERDA NO 16 / 2011

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 16 TAHUN 2011

TENTANG

PELAYANAN PUBLIK

Dasar Hukum
PERDA NOMOR 8 / 2012

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 8 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dasar Hukum
PERMENPAN NOMOR 15 / 2014

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN STANDAR PELAYANAN

Dasar Hukum
PERMENPAN NOMOR 21 / 2008

PERATURAN MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : PER/21/M.PAN/11/2008

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Dasar Hukum
PERMENPAN NOMOR 38 / 2012

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK

Dasar Hukum
PERMENDAGRI NOMOR 4 / 2010

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

Dasar Hukum
PERPRES NO 76 / 2013

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2013

TENTAN

PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

Dasar Hukum
PERWAL 250 / 2008

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 250 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Dasar Hukum
UU RI NOMOR 23 / 2006

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dasar Hukum
UU RI NOMOR 24 / 2013

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dasar Hukum
UU RI NOMOR 25 / 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

PELAYANAN PUBLIK

Sarana
RUANG TUNGGU
Baik
Sarana
RUANG PENGADUAN
Baik

TATA CARA PENGADUAN, PROSEDUR, INFORMASI PENGADUAN

Sarana
PELAYANAN
Baik
Sarana
ANTRIAN (TIKET)
Baik

SARANA ANTRIAN (TIKET)

Sarana
TEMPAT PARKIR
Baik

TEMPAT PARKIR

Sarana
SARANA PENGADUAN
Baik

SARANA PENGADUAN

Sarana
LEMARI ARSIP
Baik

LEMARI ARSIP

Sarana
RUANG KERJA
Baik
Sarana
JARINGAN INTERNET
Baik
Sarana
AGENDA KERJA
Baik
Sarana
SARANA PENGUKUR KEPUASAN PELANGGAN
Baik
Sarana
TEMPAT DUDUK
Baik
Sarana
TOILET
Sarana
TELEVISI
Baik
Sarana
LOKET KHUSUS
Baik
Sarana
RUANG MENYUSUI
Baik
Sarana
JALUR PEMANDU
Baik
Tata Tertib & Kode Etik

TATA TERTIB PELAYANAN

KELURAHAN KEBON GEDANG

PROSEDUR PELAYANAN BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN KELURAHAN KEBON GEDANG YANG TELAH DI TETAPKAN

KEWAJIBAN PEMOHON

  1. MENGISI DAFTAR TAMU / PEMOHON;
  2. MENYERAHKAN PERSYARATAN PENGAJUAN PELAYANAN SESUAI DENGA PERSYARATAN PELAYANA YANG TELAH DITENTUKAN;
  3. BERLAKU TERTIB, SOPAN DAN SANTUN;
  4. MENJAGA KEBERSIHAN DI RUANG TUNGGU PELAYANAN;
  5. TIDAK MEROKOK DIRUANG BACA;
  6. TIDAK MEMBAWA SENJATA TAJAM;
  7. TIDAK MENCORET, MERUSAK FASILITAS KANTOR YANG ADA;
  8. TIDAK MEMBUAT KERIBUTAN ATAU MENGGANGGU KENYAMANAN DALAM RUANGAN.

 

HAK - HAK PEMOHON

  1. MENDAPATKAN PELAYANAN YANG BAIK DARI PETUGAS;
  2. MENDAPATKAN INFORMASI TENTANG PROSEDUR PELAYANAN DAN SEGALA SESUATU YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN;
  3. MENDAPATKAN KETENANGAN DAN KENYAMANAN DALAM PENYELESAIAN PELAYANAN;
  4. MENGAJUKKAN KRITIK DAN SARAN YANG BERSIFAT MEMBANGUN DEMI KEMAJUAN KINERJA KELURAHAN DAN BERHAK MEMPEROLEH PELAYANAN YANG DIBUTUHKAN SESUAI DENGAN TATA TERTIB YANG BERLAKU.

KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

KAMI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG AKAN BERSUNGGUH SUNGGUH MENTAATI DAN MENJALANKAN KODE ETIK KAMI SEBAGAI BERIKUT :

  1. BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA;
  2. SETIA DAN TAAT KEPADA NEGARA KESATUAN DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945;
  3. TANGGAP, TERBUKA, JUJUR, DAN AKURAT SERTA TEPAT WAKTU DALAM MELAKSANAKAN SETIAP KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH;
  4. MEMEILIKI INTERGRITAS TINGGI DAN TIDAK MENYALAHGUNAKAN JABATAN DAN WEWENANG;
  5. SALING MENGHORMATI, MAMPU BEKERJA SAMA, MENCIPTAKAN SUASANA DAN HUBUNGAN KERJA YANG HARMONIS SESAMA PEGAWAI;
  6. MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA CEPAT, TEPAT, TERBUKA, DAN ADIL SERTA TIDAK DISKRIMINATIF;
  7. SENANTIASA BERFIKIR POSITIF, KREATIF, RESPONSIVE, DAN INOVATIF UNTUK KELANCARAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN TUGAS;
  8. PROFESIONALISME DAN SELALU BERUSAHA UNTUK MENCAPAI HASIL YANG TERBAIK BAGI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.
SI Pelayanan Publik

PAMFLET

SI Pelayanan Publik

MEDIA SOSIAL

Visi Misi & Motto

MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG PRIMA DALAM RANGKA MENDUKUNG KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA

1. MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA;

2. MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN KELURAHAN KEBON GEDANG SECARA EFEKTIF DAN AKUNTABEL

"BERANI"

BEKERJA UNTUK MELAYANI

Maklumat

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

KECAMATAN BATUNUNGGAL

KELURAHAN KEBON GEDANG

 

MAKLUMAT/JANJI PELAYANAN

KELURAHAN KEBON GEDANG

 

  1. MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK BAGI SELURUH WARGA MASYARAKAT
  2. MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN KEPASTIAN DALAM PROSEDUR PELAYANAN (KEPASTIAN PELAYANAN)
  3. MENYELESAIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN JADWAL WAKTU YANG TELAH DITETAPKAN (KEPASTIAN WAKTU PENYELESAIAN)
  4. RAMAH SALAM, SAPA, SENYUM, SOPAN DAN SANTUN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN