Pelayanan Manufacturing Kelurahan Cisaranten Bina Harapan

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pada pasal 8 ayat 2 dinyatakan bahwa penyelenggaran pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi:

1) pelaksanaan pelayanan,

2) pengelolaan pengaduan masyarakat,

3) pengelolaan informasi,

4) pengawasan internal,

5) penyuluhan kepada masyarakat,

6) pelayanan konsultasi. Pelaksanaan pelayanan adalah kegiatan memberikan layanan kepada masyarakat baik berupa barang dan atau jasa publik. Pengelolaan pengaduan dimaksudkan agar masyarakat yang mempunyai keluhan dapat mengadukan kepada pihak yang jelas dengan mekanisme yang jelas pula. Pengelolaan informasi mengandung maksud bahwa informasi pelayanan publik itu harus dipublikasikan kepada seluas-luasnya khalayak, bila perlu dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi: media sosial, wesbite atau radio dan televisi serta media massa. Pengawasan internal artinya bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki sistem pengendalian internal sebagai upaya untuk menjamin bahwa layanan publik yang diberikan benar-benar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyuluhan kepada masyarakat, maksudnya adalah bahwa apapun jenis pelayanan publik harus diinformasikan sejelas-jelasnya kepada kepada masyarakat tengan apa, bagaimana dan mengapa layanan publik tersebut. Pelayanan konsultasi artinya bahwa penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan mekanisme konsultasi bagi masyarakat yang kurang paham dan ingin mendapatkan penjelasan tentang seluk beluk layanan publik yang diminta.

Kewajiban Penyelenggara. Pada pasal 15 UU nomor 25 tahun 2009 dinyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk: 1) menyusun dan menetapkan standar pelayanan; 2) menyusun, menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan; 3) menempatkan pelayan yang kompeten; 4) menyediakan sarana dan prasarana dan/ atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklik pelayanan publik yang memadai; 5) memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik; 6) melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; 7) berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; 8) memberikan pertanggung jawaban terhadap pelayanan publik yang diberikan; 9) membantu masyarakata dalam memahami hak dan kewajibannya; 10) bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara layanan publik; 11) memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; 12) memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak Masyarakat. Hak-hak masyarakat  dalam undang-undang pelayanan publik diatur pada pasal 18, yang menyatakan bahwa masyarakat berhak atas layanan publik sebagai berikut:

1) mengetahui kebenara isi standar pelayanan;

2) mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;

3) mendapat tanggapan atas pengaduan yang diajukan;

4) mendapatkan advokasi, perlindungan, dan atau pemenuhan pelayanan;

5) memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara pelayanan untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;

6) memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;

7) mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau untuk tidak memperbaiki  pelayanan kepada penyelenggara atau ombudsman;

8) mengadukan penyelenggara yang melakukan peyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina pelayanan dan ombudsman;

9) mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan  asas dan tujuan pelayanan.