Logo

Pelayanan Utama

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan

Lihat Pelayanan Utama

Penilaian Manufacturing

Komponen standar pelayanan yang terkait proses
pengelolaan pelayanan internal organisasi

Lihat Pelayanan Manufacturing

Pelayanan Manufacturing Dinas Cipta Karya Bina Kontruksi dan Tata Ruang

Dasar Hukum
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 / 2010
Dasar Hukum
Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 / 2008
Dasar Hukum
Peraturan Daerah Nomor 13 / 2009
Dasar Hukum
Peraturan Walikota Bandung Nomor 475 / 2008
Dasar Hukum
UU No. 28 / 2002
Dasar Hukum
PP NO. 36 TAHUN 2005 Tentang Bangunan Gedung / 2005
Dasar Hukum
Perda No. 05 / 2010
Dasar Hukum
Perda No. 12 / 2011

TENTANG
PENYELENGGARAAN, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI

Dasar Hukum
UU 25 / 2009

Tentang Pelayanan Publik

Dasar Hukum
25 / 2009
Tentang Pelaksanaan Undang - undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
Dasar Hukum
perda no 1 KBU / 2008

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 2008
TENTANG
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
KAWASAN BANDUNG UTARA

Dasar Hukum
PERDA 07 PSU / 2013

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 07 TAHUN 2013
TENTANG
PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA,
SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Dasar Hukum
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR : 19 / 2009

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 19 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 32 / 2004

Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Dasar Hukum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 / 2008

Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dasar Hukum
Peraturan Pemerintahan Nomor 38 / 2007

Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum
Peraturan Pemerintahan Nomor 41 / 2007

Tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Dasar Hukum
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 / 2011

Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara da / 2012

Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan

Dasar Hukum
Peraturan Menteri PAN dan Reformasi BirokrasiNo.15 / 2014

Tentang Pedoman Standar Pelayanan

Dasar Hukum
Keputusan Menteri PAN No.63 / 2003

Tentang Pedoman umum Pelayanan Publik

Dasar Hukum
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Ne / 2004

Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dasar Hukum
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.6 / 2010

Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dasar Hukum
Peraturan Daerah Kota Bandung No.16 / 2011

Tentang Pelayanan Publik

Dasar Hukum
Peraturan Walikota No.847 / 2006

Tentang Pelayanan Publik Duty Manager Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung

Dasar Hukum
Undang-Undang 32 / 2009

Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Dasar Hukum
Undang-undang 30 / 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan

Dasar Hukum
Undang Undang Nomor 4 / 2011

Tentang Informasi Geospasial

Dasar Hukum
Peraturan Pemerintah No 61 / 2010

Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dasar Hukum
Peraturan Pemerintah No. 26 / 2008

Tentang Rencana Tata RUang Wilayah Nasional

Dasar Hukum
Perda No 8 / 2008

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Dasar Hukum
Perda KBU No 2 / 2016

Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat

Dasar Hukum
Perda No 24 / 2010

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Thaun 2005-2025

Dasar Hukum
Peraturan Daerah No 22 / 2010

Rencan Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

Dasar Hukum
Peraturan Walikota Bandung No 1383 / 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Bandung

Dasar Hukum
Peraturan Wali Kota Bandung No 1455 / 2018

Tentang Sistem Informasi Pelayanan Tata Ruang Kota

Dasar Hukum
Peraturan Walikota Bandung No 1023 / 2016

Tentang Bangunan Gedung Hijau

Dasar Hukum
Peraturan Walikota Bandung No 1073 / 2015

Tentang Cara Pembinaan, Pengawasan Dan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Dasar Hukum
Peraturan Walikota Bandung No 160 / 2017

Tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Dasar Hukum
Peraturan Daerah No. 18 / 2011

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031

Dasar Hukum
Peraturan Daerah No. 10 / 2015

Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035

Dasar Hukum
Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No 10 / 1989

Tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Dasar Hukum
Peraturan Pemerintah No 86 / 2017

Tentang Cara perencanaan Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah

Dasar Hukum
Permendagri Nomor 14 / 2017

Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasaan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Dasar Hukum
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 12 / 2014

Tentang Pengelolaan Pembangunan Dan Pengembangan Metropolitan Dan Pusat Pertumbuhan Di Jawa Barat

Dasar Hukum
Peraturan Daerah No 3 / 2017

Tentang Pelayanan Pemakaman

Dasar Hukum
UU No 16 / 1950

Tentang Pembentukan Daerah Kota Besar

Dasar Hukum
UU N0 33 / 2004

Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Dasar Hukum
UU No 26 / 2007

Tentang Penataan Ruang

Dasar Hukum
UU No 1 / 2004

Tentang Keuangan Negara

Dasar Hukum
UU no 17 / 2007

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

Dasar Hukum
UU No 2 / 2002

Tentang Bangunan Gedung

Dasar Hukum
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 09 / 2011

Tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis

 

Dasar Hukum
Peraturan Menteri PU No 25 / 2007

Tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi

Dasar Hukum
Undang Undang Nomor 23 / 2014

Tentang Pemerintahan Daerah

Dasar Hukum
Peraturan Pemerintah Nomor 16 / 1987

Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Bandung Daerah tingkat II dengan kabupaten Bandung tingkat II

Dasar Hukum
Peraturan Pemerintah Nomor 63 / 2002

Tentang Hutan Kota

Dasar Hukum
PP 16 / 2004

Penatagunaan Tanah

Dasar Hukum
PP No 36 / 2005

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Dasar Hukum
PP No 6 / 2006
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
 
Dasar Hukum
PP No 15 / 2010

TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Dasar Hukum
PP 68 / 2010
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
 
Dasar Hukum
118 / 2021
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung
Dasar Hukum
9 / 2024
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah
Sarana
SARANA KOTAK ASPIRASI
Baik
Sarana
SARANA PENDINGIN RUANGAN
Baik
Sarana
SARANA RUANG TUNGGU
Baik
Sarana
KOMPUTER UNTUK DIGUNAKAN MASYARAKAT
Baik

Komputer dapat digunakan untuk pendaftaran online pelayanan yang ada pada di dinas tata ruang dan cipta karya kota bandung

Sarana
PAPAN INFORMASI
Baik
Sarana
TOILET KHUSUS TAMU
Baik
Sarana
SARANA TELEVISI
Baik
Sarana
LOKET PELAYANAN
Baik
Sarana
MEDIA INFORMASI DIGITAL
Baik
Sarana
SMOKING AREA
Baik
Sarana
ATRIBUT PELAYANAN
Baik
Sarana
SARANA PENGADUAN  
Baik

Mekanisme Pengaduan :

1.     Langsung; dan

2.     Tidak Langsung

 

Prosedur Pengaduan :

1.     Langsung : Menyampaikan Pengaduan langsung ke Petugas Penerima Pengaduan di Kantor Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung Jalan Cianjur No. 34 Kelurahan Kacapiring Kecamatan Batununggal Kota Bandung;

2.     Tidak Langsung :

Telp/SMS/whatsapp Petugas Penerima Pengaduan

:

087845005379

Telepon Kantor

:

022 – 7278801

Faximile

:

022 – 7278801

E-mail

:

distarcip@gmail.com

distarcip@yahoo.com

Website

:

http://distarcip.bandung.go.id/

Facebook

:

https://www.facebook.com/Distarcipbdg

Twitter :

@distarcipbdg

LAPOR :

https://www.lapor.go.id/

 

Sarana
TELEPON DAN FAXIMILE KANTOR
Baik
Sarana
SARANA INFORMASI LAINNYA
Baik
Sarana
Sarana Pengukuran Kepuasan Masyarakat
Sarana
SARANA PROTOKOL KESEHATAN
Baik
Sarana
SARANA PARKIR
Baik
Sarana
Sistem Pelayanan Berbasis Web
Baik
Sarana
Ram khusus disable
Baik
Sarana
Ruang Laktasi Khusus Ibu Menyusui
Baik
Sarana
TOILET KHUSUS DIFABEL
Baik
Tata Tertib & Kode Etik

KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

 

Kami Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung akan bersungguh-sungguh mentaati dan menjalankan Kode Etik kami sebagi berikut :

  1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
  2. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintahan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. Tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah; 
  4. Memiliki integritas tinggi dan tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenang; 
  5. Saling menghormati, mampu bekerjasama, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang harmonis sesama pegawai;
  6. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
  7. Senantiasa berfikir positif, kreatif, responsive, dan inovatif untuk kelancaran dan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas; 
  8. Profesionalisme dan selalu berusaha untuk mencapai hasil yang terbaik bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Bandung.
SI Pelayanan Publik

Untuk bisa mengetahui tentang informasi dinas silahkan kunjungi webportal resmi kami : www.diciptabintar.bandung.go.id

Jika ingin mengetahui akun sosial media kita bisa melalui

akun instagram : @diciptabintar.bdg

Facebook : https://web.facebook.com/diciptabintarbdg/ 

Tiktok : https://www.tiktok.com/@diciptabintar.bdg

Youtube : https://www.youtube.com/@diciptabintarkotabandung

SI Pelayanan Publik

Loket Pelayanan Diciptabintar Kota Bandung pada Mal Pelayanan Publik Kota Bandung

Visi Misi & Motto

Dinas Penataan Ruang mendukung visi dan misi Kepala Daerah Kota Bandung yang memiliki

VISI

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”

MISI



1. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih.

3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan

4. Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan



5. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi.



Dinas Penataan Ruang mendukung Misi 4 yaitu

MEWUJUDKAN BANDUNG NYAMAN MELALUI PERENCANAAN TATA RUANG, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SERTA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

"AMANAH JUJUR BERSIH MELAYANI"

Maklumat

MAKLUMAT PELAYANAN

KAMI APARATUR SIPIL NEGARA DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG KOTA BANDUNG BERSUNGGUH SUNGGUH MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA SESUAI DENGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA SELURUH JENIS PELAYANAN DI DINAS PENATAAN RUANG KOTA BANDUNG DENGAN BERKOMITMEN PADA STANDAR PELAYANAN YANG DITETAPKAN.

APABILA KAMI TIDAK MENEPATI MAKLUMAT STANDAR PELAYANAN INI KAMI SIAP DIBERI SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU