Pelayanan Utama Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 1385 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, dimana sebelumnya berbentuk Dinas Sosial sebagai Lembaga Teknis Daerah yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung

Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Kota Bandung No. 1385 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan kesejahteraan sosial. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinanan Kota Bandung mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan lingkup sosial dan penanggulangan kemiskinan;
b. pelaksanaan kebijakan lingkup sosial dan penanggulangan kemiskinan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup sosial dan penanggulangan kemiskinan;
d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Landasan hukum
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2014 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013.