Pelayanan Manufacturing Kelurahan Kebonpisang

TATA TERTIB PETUGAS PELAYANAN

1. Datang dan Pulang sesuai dengan Jam Kerja yang di tentukan;
2. Memakai ID Card;
3. Berpakaian Khusus dan Rapi;
4. Melayani Masyarakat dengan Sopan, dan Ramah;
5. Menyelesaikan Pekerjaan dengan Cepat, Efektif dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
6. Tidak Merokok di dalam Ruangan ini;
7. Menjaga Kebersihan

KAMI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG AKAN BERSUNGGUH-SUNGGUH MENTAATI DAN MENJALANKAN KODE ETIK KAMI SEBAGAI BERIKUT :

1. BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA;

2. SETIA DAN TAAT KEPADA NEGARA KESATUAN DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA      REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945;

3. TANGGAP, TERBUKA, JUJUR DAN AKURAT SERTA TEPAT WAKTU DALAM MELAKSANAKAN SETIAP KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH;

4. MEMILIKI INTEGRITAS TINGGI DAN TIDAK MENYALAHGUNAKAN JABATAN DAN WEWENANG;

5. SALING MENGHORMATI, MAMPU BEKERJASAMA, MENCIPTAKAN SUASANA DAN HUBUNGAN KERJA YANG HARMONIS SESAMA PEGAWAI;

6. MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA CEPAT, TEPAT, TERBUKA DAN ADIL SERTA TIDAK DISKRIMINATIF;

7. SENANTIASA BERPIKIR POSITIV, KREATIF, RESPONSIF DAN INOVATIF UNTUK KELANCARAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN TUGAS;

8. PROFESIONALISME DAN SELALU BERUSAHA UNTUK MENCAPAI HASIL YANG TERBAIK BAGI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

“Menjadikan Kelurahan Kebon Pisang Nyaman, Unggul dan Sejahtera Dalam Melayani Masyarakat Tahun 2018”

1. Meningkatkan aparatur yang handal dan professional.
2. Mewujudkan pelayanan prima.
3. Mewujudkan komitmen bersama yang kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mendukung Kelurahan yang unggul.
4. Menciptakan kenyamanan lingkungan Kelurahan Kebon Pisang yang kondusif, sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera.

Kelurahan Kebon Pisang " KREATIF "

MAKLUMAT PELAYANAN 

KELURAHAN KEBON PISANG

Dengan ini kami siap menyelenggarakan Pelayanan Prima

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

dan

apabila tidak menepati janji

kami siap menerima sanksi yang telah ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku