Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan
Komponen standar pelayanan yang terkait proses
pengelolaan pelayanan internal organisasi
TENTANG PELAYANAN PUBLIK
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN
TENTANG PEDOMAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK
TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
TENTANG PELAKSANAAN UU NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLI
TENTANG PELAYANAN PUBLIK
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN WALIKOTA BANDUNG KEPADA CAMAT DAN LURAH
Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan
PENDINGIN RUANGAN
RUANG TUNGGU PELAYANAN
NOMOR ANTRIAN
TEMPAT DUDUK PELAYANAN
TOILET
TELEVISI
LOKET / MEJA PELAYANAN
TEMPAT PARKIR
RUANG MENYUSUI ANAK
KAMERA CCTV
TATA TERTIB
KODE ETIK
BROSUR
ALUR PROSES LAYANAN WARGA MASYARAKAT
TERWUJUDNYA PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA YANG AMANAH, JUJUR, UNGGUL DAN SEJAHTERA
1. MENINGKATKAN PERAN PKK MENUJU KELUARGA YANG BERKUALITAS
2. MENINGKATKAN KEMAMPUAN EKOMONI MASYARAKAT
3. MENINGKATKAN TARAF HIDUP DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
4. MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT
5. MENINGKATKAN KUALITAS PENATAAN LINGKUNGAN MASYARAKAT
6. MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT
7. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT
8. MENINGKATKAN KEPEDULIAN SOSIAL DAN KESETARAAN GENDER
9. MENGGALI POTENSI WARGA MASYARAKAT
BEKERJA DENGAN SEPENUH HATI ARJUNA BERCINTA, AMANAH, JUJUR, BERGUNA
DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PRIMA SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU