Logo

Pelayanan Utama

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan

Lihat Pelayanan Utama

Penilaian Manufacturing

Komponen standar pelayanan yang terkait proses
pengelolaan pelayanan internal organisasi

Lihat Pelayanan Manufacturing

Pelayanan Manufacturing Kelurahan Cisaranten Endah

Dasar Hukum
Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 470Kep.1385-Pem / 2018

TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCATATAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Dasar Hukum
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 / 2011

TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Dasar Hukum
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 04 / 2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dasar Hukum
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 06 / 2006

TENTANG PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Dasar Hukum
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA / 2019

TENTANG PENDOKUMENTASIAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dasar Hukum
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DA / 2017

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

Dasar Hukum
Peraturan Presiden RI Nomor 76 / 2013

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Dasar Hukum
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 400 / 2014

RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN WALIKOTA BANDUNG KEPADA CAMAT DAN LURAH

Dasar Hukum
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 001 / 2010

TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dasar Hukum
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 215 / 2018

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Dasar Hukum
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 1407 / 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Dasar Hukum
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 / 2012

TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Dasar Hukum
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 / 2014

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Dasar Hukum
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 / 2013

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dasar Hukum
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 / 2009

TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Sarana
Kursi 
Baik

 Sarana untuk duduk bagi masyarakat yang melakukan pelayanan publik

 

Sarana
Ruang Tunggu
Baik

Sarana tempat untuk menunggu giliran/antrean pelayanan publik.

Sarana
Toilet
Baik

Fasilitas Toilet ada 2 kamar/ruang,tujuan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan karyawan.

Sarana
Televisi
Baik

Salah satu sarana media untuk memberikan yang terbaik terhadap masyarakat,agar tidak jenuh dan suntuk dalam menunggu antrean/giliran.

Sarana
Meja Pelayanan 
Baik

Sebagai sarana dan fasilitas kantor untuk melayani masyarakat dengan ramah,sopan serta tertib.

Sarana
Tempat Parkir 
Baik

Sarana & lahan tempat parkir sangat luas aman dan nyaman. 

Sarana
Perpustakaan Mini 
Baik

Di belakang ruang tunggu pelayanan di sediakan Perpustakaan Mini.

Sarana
Nomor Antrian
Baik

Nomer Antrian Pelayanan 

Sarana
Jalur Pemandu
Baik

Jalur Pemandu Bagi masyarakat atau Tamu yang datang ke Kantor Kelurahan

Sarana
AC/Pendingin
Baik

Agar Masyarakat Tidak gerah dan sejuk

Sarana
Jalur Khusus ( Disabilitas )
Baik

Jalur Untuk Pengguna Kursi Roda

Sarana
Sarana Khusus ibu Menyusui ( Ruang Laktasi )
Tidak Ada
Sarana
Loket Khusus Pengaduan
Baik

Untuk melayani dari segi hal pelayanan publik 

Sarana
Ruang Pengaduan
Baik
Tata Tertib & Kode Etik

Tata tertib dalam pelayanan dilandaskan dengan dasar hukum yaitu :


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tertang keterbukaan informasi. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tenang Pelayan Publik. 

3. Peraturan Pemerintah Nomopr 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.25 Tahun 2009.

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pelayan Publik

 

TATA TERTIB :

1.  WAJIB BERPAKAIAN RAPI DAN SOPAN SESUAI PERATURAN

2.  WAKTU KEHADIRAN DI TEMPAT KERJA

3.  WAKTU ISTIRAHAT PUKUL 12.00-13.00 WIB

4.  WAKTU ISTIRAHAT DAN SHALAT JUMAT 11.00-13.00 WIB

5.  WAKTU PULANG KERJA PUKUL 16.00 WIB

6.  MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI DAN INTEGRITAS PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

 

KODE ETIK :  

1. BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA 

2. MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA CEPAT, TEPAT, TERBUKA DAN ADIL SERTA TIDAK DISKRIMINATIF. 

3. BERPAKAIAN SOPAN DAN RAPIH. 

4. MENJAGA TINGKAH LAKU, UCAPAN DAN PERBUATAN 

5. SENANTIASA BERFIKIR POSITIF, KREATIF, RESPONSIF DAN INOVATIF UNTUK KELANCARAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN TUGAS. 

6. SELALU DATANG TEPAT WAKTU. 

7. PROFESIONALISNME ADN SELALU BERUSAHA UNTUK MENCAPAI HASIL YANG TERBAIK BAGI MASYARAKAT.

SI Pelayanan Publik

1. WHATSAPP

2. FACE BOOK

3. TWETER

4. INSTAGRAM

5. GMAIL

SI Pelayanan Publik

 

- FB * cisarantenendah1@gmail.com

- Tweter * @CisarantenEndah

- Whatsapp * +62 818-0220-7164

- Gmail * cisarantenendah1@gmail.com

- Instagram * Cisarantenendah

SI Pelayanan Publik

SOP ( Standar Operasional Prosedur )

SI Pelayanan Publik

Alur Pelayanan Publik

SI Pelayanan Publik

Produk Pelayanan

SI Pelayanan Publik

Lapor

SI Pelayanan Publik

IKM

Visi Misi & Motto

MENJADIKAN KELURAHAN CISARANTEN ENDAH SEBAGAI  

KELURAHAN  JUARA,BERSIH,TERTIB,AMAN,MANDIRI,PRODUKTIF DAN AGAMIS

 1.Meningkatkan tertib administrasi Pemerintahan dan Kelembagaan
 2.Meningkatkan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan
 3.Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
 4.Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan

 5.Serta meningkatkan hubungan Ukhuwah islamiyah dan mempererat  

    silaturahmi antar umat beragama

" CISARANTEN ENDAH SEMANGAT "

Maklumat

Melayani Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayanan Yang telah Di tetapkan Sesuai Dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku